Bolmong. kab-bolaangmongondow.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow memperkuat komitmennya terhadap transparansi dengan menghadiri Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara pada Jumat, 13 Maret 2026. Pertemuan strategis ini mempertemukan seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara untuk mendalami tiga pilar utama organisasi: optimalisasi pelayanan informasi publik, penanganan sengketa informasi, serta percepatan pembangunan Zona Integritas. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dan kredibilitas lembaga di mata masyarakat.

Sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemilu yang akuntabel, KPU Provinsi Sulawesi Utara menekankan pentingnya integrasi layanan di seluruh satuan kerja. Melalui koordinasi ini, setiap KPU Kabupaten/Kota didorong untuk tidak hanya siap dalam memberikan informasi publik, tetapi juga tangguh dalam menghadapi sengketa informasi. Fokus utama lainnya adalah internalisasi nilai-nilai Zona Integritas, yang bertujuan untuk mentransformasi budaya kerja menjadi lebih profesional dan berintegritas tinggi.

KPU Provinsi Sulawesi Utara menitipkan pesan penting bagi seluruh jajaran di tingkat Kabupaten/Kota: komitmen adalah kunci. Pelayanan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan jembatan kepercayaan antara penyelenggara dan pemilih. Dengan menyediakan data yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses, KPU berupaya meruntuhkan sekat birokrasi dan memastikan setiap warga negara mendapatkan hak informasinya secara utuh tanpa hambatan.

Rapat koordinasi ini dihadiri secara luring Dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow hadir jajaran pimpinan, Sekretaris dan Kasubbag, di antaranya Bapak Sandi Satria Dama (Ketua Divisi Sosialisasi, Parmas, dan SDM) serta Bapak Yohanes D. Tumengkol (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan). Dari sisi kesekretariatan, hadir (Sekretaris) Ibu Ratuganesty Mokoginta,  Bapak Eric Sutamy Sugeha (Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM, dan Ibu Felanny Jurike Lengkey (Kasubbag Perencanaan Data dan Infromasi).

Rapat koordinasi ini menjadi momentum krusial bagi seluruh jajaran KPU untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi lintas sektoral. Fokus utamanya bukan sekadar pembenahan administratif, melainkan langkah konkret dalam mempercepat pembangunan Zona Integritas. Dengan memperkuat koordinasi pelayanan informasi, KPU bertekad mentransformasi satuan kerjanya menjadi instansi yang tidak hanya transparan, tetapi juga memenuhi standar Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Keikutsertaan aktif KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rapat koordinasi ini adalah bukti nyata dari transformasi tata kelola yang lebih modern. Fokus utamanya adalah memberikan pelayanan informasi yang terbuka, profesional, dan responsif. Komitmen ini diwujudkan melalui kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh data kepemiluan yang sah dan terpercaya. Kini, seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah menjangkau informasi tersebut melalui kanal resmi Layanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) KPU