Lolak, kab-bolaangmongondow.kpu.go.id - Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU di semua tingkatan perlu menyusun kajian teknis terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang telah dilaksanakan berdasarkan pengalaman langsung sebagai penyelenggara pada masing-masing wilayah. Kajian teknis ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang komprehensif bagi para pemangku kepentingan dalam rangka reviu undang-undang Pemilu dan Pemilihan. 

Hal ini menjadi dasar bagi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Teknis Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada Kamis, 28 Agustus 2025 dengan mengundang partai politik, stakeholder dan penggiat Pemilu.

Kegiatan yang digelar secara hybrid ini dibuka oleh Ketua KPU Bolmong, Afif Zuhri. Beliau berharap melalui FGD ini KPU Bolmong mendapatkan saran dan masukan, baik dari semua peserta Pemilu maupun dari stakeholder dan para pegiat Pemilu. Saran dan masukan dimaksud dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk penyusunan kebijakan, regulasi ataupun peraturan perundang-undangan yang nantinya bertujuan untuk perbaikan Pemilu dan Pemilihan di masa mendatang. Partisipasi berupa saran dan masukan oleh peserta FGD ini akan dikaji dan didiskusikan bersama, serta hasilnya akan dilaporkan secara mulai KPU Provinsi Sulawesi Utara sampai ke KPU RI.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Bolmong Alfian Pobela sebagai narasumber menjabarkan dua tema yang dibahas dalam FGD ini, yaitu terkait tahapan Pencalonan, serta Kampanye dan Dana Kampanye. Kedua tahapan ini dinilai sangat krusial untuk dibedah dan digali berdasarkan pengalaman langsung masing-masing peserta FGD demi lebih menyempurnakan regulasi kepemiluan di masa mendatang. 

Menjadi peserta dalam kegiatan ini Ketua Bawaslu Bolmong, perwakilan dari Badan Kesbangpol Bolmong, partai politik, dan pegiat Pemilu dari JPPR. Turut hadir pula Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Yohanes Tumengkol bersama Sekretaris Ratuganesty Mokoginta beserta jajaran sekretariat.