BERITA TERKINI

45

EVALUASI KINERJA DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

Lolak, kab-bolaangmongondow.kpu.go.id, dalam rangka evaluasi pelaksanaan kinerja Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Periode Semester I Tahun 2025, KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan rapat koordinasi bersama 15 KPU Kabupaten/Kota se- Sulut secara daring, Selasa (1/7/2025). Kegiatan dibuka oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Sulut, Awaluddin Umbola. Dalam sambutannya beliau menekankan terkait pentingnya penguatan kelembagaan KPU termasuk optimalisasi peran divisi pasca pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris KPU Sulut, Meidy R. Malonda menyampaikan terkait pentingnya peran penting sekretariat pasca pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan dengan fokus pada konsolidasi, evaluasi dan penguatan kelembagaan. Sebelum kegiatan ditutup, dilaksanakan evaluasi terhadap kinerja publikasi pada laman website dan media sosial resmi masing-masing satker dalam rangka diseminasi informasi kelembagaan. Rakorev ini dihadiri oleh Ketua Divisi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian yang membidangi Parmas dan SDM dari 15 KPU Kabupaten/Kota se- Sulut.  


Selengkapnya
122

WUJUDKAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN YANG AKURAT, KPU BOLMONG LAKSANAKAN COKLIT TERBATAS

Lolak, kab-bolaangmongondow.kpu.go.id, dalam rangka memastikan pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) berkualitas, serta untuk menghasilkan data pemilih yang akurat, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melaksanakan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) terbatas data Pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), pada Kamis s.d. Jumat (24 - 26  Juni 2024). Kegiatan ini turut didampingi oleh Bawaslu Bolmong. PDPB sendiri bertujuan untuk memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data dan menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir.      


Selengkapnya
103

PERKUAT KINERJA KESEKRETARIATAN, KPU BOLMONG RUTIN GELAR RAPAT SEKRETARIAT

Lolak, kab-bolaangmongondow.kpu.go.id - Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pelaksanaan seluruh program kegiatan, baik kelembagaan maupun pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow kembali menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Internal, Senin, 30 Juni 2025.  Rapat yang secara rutin diadakan setiap bulannya ini dibuka oleh Sekretaris KPU Bolmong, Ratuganesti Mokoginta. Dalam arahannya disampaikan bahwa selain sebagai sarana koordinasi dan evaluasi kinerja kesekretariatan, rapat ini juga merupakan wadah memperkuat hubungan yang harmonis, baik di lingkungan sekretariat maupun juga antara sekretariat dan komisioner. Dalam rapat ini dilaksanakan evaluasi kinerja dari masing-masing sub bagian.


Selengkapnya
108

RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENGUATAN KELEMBAGAAN KPU

Lolak, kab-bolaangmongondow.kpu.go.id, Rabu (25/6/2025) dalam rangka penguatan kelembagaan KPU pasca pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada, KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan rapat koordinasi teknis secara daring bersama 15 KPU Kabupaten/Kota se- Sulut pada Rabu (25/6/2025).


Selengkapnya
61

TINGKATKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, KPU BOLMONG IKUTI SOSIALISASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG DIGELAR KPU

Lolak, kab-bolaangmongondow.kpu.go.id, Rabu (25/6/2025), KPU Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara daring. Hadir membuka kegiatan, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima yang mewakili Sekretariat Jenderal KPU, beliau menegaskan agar setiap satker KPU harus memastikan berbagai akses permohonan informasi, baik tempat pelayanan dan petugas pelayanan agar memudahkan para pemohon informasi yang ingin meminta informasi atau menanyakan terkait beberapa informasi tertentu. Tak hanya itu, beliau juga mengingatkan satker dalam memberikan layanan informasi harus sesuai ketentuan, termasuk informasi dikecualikan, atau terdapat data-data pribadi. Pada giat ini peseta dibekali materi Sosialiasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik oleh dan materi Panduan Teknis Operator e-PPID. Turut hadir, Kepala Biro Parhumas Setjen KPU selaku PPID KPU RI, Cahyo Ariawan, beserta jajaran Setjen KPU, serta operator/admin PPID KPU Provinsi dan Kasubbag KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia.  


Selengkapnya
138

KPU BOLMONG IKUTI RAPAT PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP DAN PEMBAHASAN FINALISASI PENGISIAN RISK REGISTER SPIP YANG DIGELAR KPU SULUT

Lolak, kab-bolaangmongondow.kpu.go.id - dalam rangka mengetahui penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah berjalan efektif atau belum, diperlukan penilaian maturitas SPIP. Hal ini wajib ditindaklanjuti seluruh jajaran KPU termasuk di Provinsi Sulawesi Utara secara berjenjang karena merupakan suatu kewajiban yang dilaksanakan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan dan memperkuat organisasi agar bisa lebih baik, akuntabel, dan lebih transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kenly M. Poluan dalam Rapat Penilaian Mandiri Maturitas SPIP dan Pembahasan Finalisasi Pengisian Risk Register SPIP yang digelar KPU Sulut pada Selasa (24/6/2025). Selanjutnya, Sekretaris KPU Sulut, Meidy R. Malonda menegaskan kepada Satgas SPIP di masing-masing satker, agar SPIP harus menjadi bagian dari budaya kerja yang akuntabel dan transparan, bukan sekadar formalitas administratif. Pada kesempatan yang sama, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Y. Tinangon menyampaikan materi terkait Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, serta memandu pembahasan terkait Finalisasi Risk Register/Daftar Risiko yang telah disusun oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Beliau juga menghimbau agar SPIP bukan sekadar kumpulan dokumen, tetapi merupakan sistem kerja yang hidup dan mencerminkan budaya kerja yang transparan dan akuntabel.   Rapat ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota, Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, serta Operator SPIP dari 15 KPU Kabupaten/Kota se- Sulut.  


Selengkapnya